GBHO P2DKB

 GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)

PERSATUAN PEMUDA DAYAK KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

Pendahuluan

Pada dasarnya, pemuda merupakan calon pemimpin . Permasalahan paling mendasar dalam bangsa Indonesia saat ini adalah kompetensi sumber daya manusianya, Terutama  sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai potensinya akan sangat tidak terberdayakan manakala sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengolahnya dengan maksimal dikarenakan kompetensi yang dimiliki sangat rendah. Untuk menjawab permasalah itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Langkah tersebut diawali salah satunya dengan melakukan proses kaderisasi yang baik pada para pemuda melalui organisasi kepemudaan.

Optomalisasi pengembangan dan pengarahan pemuda memerlukan suatu wadah seperti P2DKB agar bisa menjadi sarana bagi para pemuda dayak untuk menyampaikan aspirasi yangdan berkarya.

 
1.   Pengertian

GBHO merupakan garis-garis besar yang digunakan sebagai kerangka dasar P2DKB dalam mencapai tujuan organisasi secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

2.   Maksud dan Tujuan

GBHO P2DKB bermaksud untuk memberikan gambaran dan arah bagi pengembangan organisasi dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang.

 
3.   Landasan

GBHO P2DKB disusun belandaskan pada pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, serta AD/ART sebagai landasan gerak atau operasional.

4. Pokok-Pokok Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi

Untuk memberikan gambaran tentang cita-cita yang diinginkan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek,

BAB II

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pengurus Persatuan Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang (P2DKB).

Pasal 1

Ketua

1. Sebagai mandataris Musyawarah Besar I sekaligus Pimpinan tertinggi P2DKB periode 2012-2015.
2. Sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di tingkat pengurus P2DKB.
3. Melakukan pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan asas musyawarah untuk mufakat.
4. Memimpin, mengkoordinasi, mengatur dan mengambil kebijakan dengan mengkomunikasikan dengan jajaran pengurusnya.
5. Mengontrol pelaksanaan program gerakan serta melakukan pembagian tugas diantara fungsionaris Pengurus P2DKB.
6. Melakukan langkah-langkah strategis organisasi dan menjalin hubungan kerjasama organisasi lain.
7. Bersama sekretaris, menandatangani surat-surat kebijakan organisasi P2DKB.

Pasal 2

Wakil Ketua

1. Membangun hubungan baik dengan element organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas), Organisasi Sosial Politik (orsospol).
2. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah.
3. Mengakses informasi secara cepat dan tepat tentang issu dan kebijakan publik yang sedang berkembang.
4. Mengkaji dan menyikapi kebijakan publik secara cermat, kritis dan mendalam dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan aturan organisasi, baik yang berskala lokal maupun nasional.
5. Mewakili ketua atas rekomendasi dari ketua.
6. Bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 3

Sekretaris

1. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas organisasi.
2. Memimpin dan mengkoordinasi kebijakan umum pelaksanaan mekanisme operasional kesekretariatan.
3. Bersama wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara berusaha melengkapi perangkat pendukung kesekretariatan.
4. Bersama ketua menandatangani surat-surat orgnisasi.
5. Mewakili tugas-tugas ketua bila berhalangan atau atas pendelegasian ketua.

Pasal 4

Wakil Sekretaris

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas sekretaris.
2. Mewakili sekretaris bila berhalangan atau atas pendelegasian sekretaris dan disetujui oleh ketua.
3. Membantu koordinator bidang dalam melaksanakan tugas khusus yang berkaitan dengan bidangnya.

Pasal 5

Bendahara

1. Memegang kebijakan umum dibidang pengelolaan dan pengaturan mekanisme keuangan.
2. Mengatur, menyimpan dan mencatat penerimaan maupun pengeluaran keuangan
3. Membuat petunjuk teknis mekanisme keuangan serta mendayagunakan inventaris keorganisasian.
4. Melaporkan sirkulasi keuangan organisasi dan kepanitiaan dilingkungan pengurus secara transparan.

Pasal 6

Wakil Bendahara

a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas bendahara

b. Melaksanakan wewenang dan mewakili tugas bendahara apabila berhalangan hadir.

c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan bendahara.

Pasal 7

Bidang-bidang

1. Pendidikan dan Kaderisasi

1. Mengaktualisasikan sistem pengkaderan formal, non formal dan informal secara sinergis dan berkelanjutan.
2. Mengefektifkan sistem tindak lanjut pengkaderan secara intens dan komprehensif
3. Mengkoordinir dan mendinamiskan pelaksanaan sistem kaderisasi ditingkat cabang.
4. Mendesain sistem pengkaderan berbasis lokal sampai pada tingkat implementasinya
5. Mengembangkan sumberdaya anggota melalui pelatihan-pelatihan yang mengasah nalar kognitif, afektif dan psikomotorik.
6. Mengadakan kerjasama dengan bidang-bidang terkait.
7. Bertanggungjawab kepada ketua.
8. Mengadakan kajian-kajian yang berorientasi pada pengembangan intelektual dan wacana.
9. Membuat kelompok-kelompok diskusi yang mengarah pada penciptaan budaya belajar.
10. Memberdayakan skill anggota dalam respon high teknologi tepat guna

2. Advokasi dan Jaringan

1. Meningkatkan dan memberdayakan sensitivitas kader dalam persoalan sosial..
2. Mengembangkan sumberdaya anggota melalui pelatihan-pelatihan yang mengasah nalar kognitif, afektif dan psikomotorik.
3. Membangun hubungan baik dengan element organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas), Organisasi Sosial Politik (orsospol).
4. Bertanggung jawab kepada ketua.

3. Media dan Informasi

1. Menciptkan wadah untuk menyalurkan kreatifitas kader dibidang jurnalistik
2. Menginformasikan dan mensosialisasikan setiap kebijakan-kebijakan strategis berdasarkan kebutuhan.
3. Menyampaikan informasi dan pemikiran Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang kepada massyarakat yang berkaitan dengan fenomena sosial.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Membentuk wadah-wadah taktis yang mampu menunjang potensi kader.
2. Mengakses dan menganilis setiap informasi di bidang sosial, politik, ekonomi budaya, dan agama, baik yang berskala lokal maupun nasional.
3. Mengembangkan serta memfasilitasi potensi-potensi kader ke dalam wadah-wadah yang telah terbentuk dibawah naungan Persatuan Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang (P2DKB).

BAB III

Rapat-rapat

Pasal 9

Rapat-rapat pengurus P2DKB terdiri dari:

a. Rapat pleno

b. Rapat badan pengurs harian

c. Rapat gabungan lengkap

d. Rapat bidang

Pasal 10

1. Rapat pleno pengurus P2DKB diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 periode yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota. Rapat tersebut membahas tentang:

a. Perencanaan kegiatan berskala besar

b. Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dan/atau yang akan dilaksanakan

c.Kebijakan Pengurus Persatuan Pemuda Dayak Kabupaten Bengkayang (P2DKB)

2. Rapat badan pengurus harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan dihadiri oleh seluruh pengurus harian. Rapat tersebut membahas:

a. Masalah-masalah dan program-program rutin organisasi

b. Evaluasi terhadap fungsi pengelola, pengendali dan pengawas kebijakan organisasi.

c. Tata kerja dan keputusan yang mendesak.

3. Rapat gabungan lengkap diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan dihadiri oleh pengurus dan anggota.

Rapat tersebut membahas:

a. Koordinasi dan konsolidasi organisasi bersama kepala bidang dan staf-staf organisasi.

b. Langkah-langkah strategis dan taktis organisasi.

c. Menilai dan menindak lanjuti berbagai persoalan kemasyarakatan dan aktifitas keorganisasian pemuda dan mahasiswa.

4. Rapat bidang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, dan dihadiri oleh staf-stafnya.

Rapat tersebut membahas:

a. Evaluasi pelaksanaan program secara teknis dan aplikatif.

b. Koordinasi dan konsolidasi internal bidang.

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja ini akan diatur dikemudian hari.

2. Apabila terdapat kekeliruan terhadap tata kerja ini akan ditinjau kembali dikemudian hari.

Tata kerja program ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.